PROPOSAL
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

A. Konteks Penelitian
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu perubahan dalam masyarakat Indonesia dalam bidang perkawinan khususnya bagi kaum wanita. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehubungan dengan adanya Pasal 131 dan 163 IS yang mengatur golongan hukum dan mengenai penduduk di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pun menjadi bermacam-macam, seperti berlakunya hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, seperti :
1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agamayang diresepsi dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk. Ordonante Christen Indonesirs (HOCI) stbl 1933 Nomor 74.
4. Bagi orang Timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina. Berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkat UUP yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden RI, Soeharto dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 sebagai wujud perubahan dari pluralisme hukum perkawinan kepada tercapainya Unifikasi Hukum Perkawinan.
Perubahan tidak saja pada tercapainya Unifikasi Hukum Perkawinan, tapi juga pada asas-asas perkawinan itu sendiri yang menurut BW menganut asas monogami mutlak. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam terdapat beberapa pendapat yang di antaranya menganut monogami yang bersifat relatif. Yang terpenting pada perubahan itu bahwa perkawinan tidak saja merupakan ikatan lahir dan batin yang menuju terbentuknya keluarga sejahtera yang bertanggung jawab di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini merupakan bukti bahwa pembentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak meninggalkan aspek-aspek agama.
Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak menghapuskan secara menyeluruh Perundang-undangan Perkawinan Hindia Belanda, sedangkan yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku. Peraturan Perundang-undangan Perkawinan lama (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang secara lengkap adalah sebagai berikut : ”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI, S. 1933 Nomor 1974), Peraturan Campuran (Regeeling op de Gemengde Huwalijk S. 1988 Nomor 158) dan Peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku.
Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini tidak berarti menjamin pelaksanaan perkawinan akan menjadi lebih baik dalam masyarakat. Sebab hal ini masih tergantung kepada masyarakat itu sendiri, apakah benar-benar melaksanakan undang-undang perkawinan tersebut atau tidak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara rinci memuat dan merubah alasan, dasar dan tujuan hukum daripada lembaga poligami dan perceraian serta pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Isu tentang poligami menjadi berita hangat di berbagai media massa dan televisi, karena poligami meski masih mengundang pro dan kontra dari masyarakat.
Dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi golongan yang beragama Islam masih diliputi kekhawatiran, apakah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan jujur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku atau tidak. Di Indonesia seorang laki-laki diberikan kesempatan melakukan poligami dengan syarat yang ketat seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pelaksanaan poligami tersebut hanya dapat dilaksanakan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang ini dan mendapat izin dari Pengadilan (pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974) yang terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di wilayah hukum pemohon (pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975). Adapun isi secara lengkap dari pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :
1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut pasal 41 butir (a) PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan yang memungkinkan suami untuk kawin lagi adalah jika isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Alasan tersebut sifatnya sebagai suatu ”kondisi yang memungkinkan” yang masih harus ditambah dengan beberapa syarat. Syarat tersebut adalah adanya izin dari isteri, adanya jaminan kemampuan materiil, dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil. Untuk meneliti alasan dan syarat tersebut lembaga yang berwenang adalah pengadilan. Pengadilan yang memberikan izin untuk berpoligami dalam arti apakah alasan untuk berpoligami telah diteliti dengan seksama atau tidak. Hal tersebut di atas timbul akibat adanya beberapa penafsiran yang keliru terhadap alasan-alasan untuk berpoligami. Pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai poligami dapat dilakukan apabila Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).
Penyelesaian masalah poligami harus dilakukan dengan memperhitungkan bahwa suatu peristiwa untuk berpoligami yang dihadapi dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang berkehendak yang semuanya menurut aturan dan undang-undang diterapkan dalam waktu dan kondisi yang memungkinkan untuk berpoligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menganut asas poligami dan tidak memerintahkan serta tidak menganjurkan poligami, tetapi hanya membolehkan poligami itu dalam suasana dan kondisi yang memungkinkan.
Pembatasan tentang poligami bukanlah untuk menentukan bahwa poligami itu wajib dilakukan oleh seorang pria atau sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi poligami ini diperbolehkan secara hukum apabila seseorang terpaksa melaksanakan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh misalnya; isteri terkena penyakit kronis yang menyebabkan ia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai ibu, maka poligami dapat diperbolehkan jika si suami mendapat izin dari isterinya untuk menikah lagi dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena penyakit kronis yang dideritanya.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang disingkat UUP) ini khususnya pasal 3, menunjukkan bahwa Undang-undang ini dapat mengurangi dan membatasi orang yang akan berpoligami. Karena untuk bisa berpoligami seseorang harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang seperti izin tertulis dari isteri (isteri-isterinya), mampu untuk memenuhi kebutuhan lahir atau batin dan lain sebagainya. Faktanya bahwa Hakim selaku pemutus perkara meskipun isterinya tidak setuju, tetapi Hakim dengan pertimbangannya mengabulkan permohonan poligami.
Mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu persyaratan tersebut sukar dipenuhi seseorang yang akan berpoligami. Dalam hal untuk memenuhi persyaratan tersebut tidaklah mudah. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian
Bertitik tolak dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya hukum perkawinan tentang implementasi pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan juga hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.
b. Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum serta berguna untuk masukan bagi praktik penyelenggara di bidang Hukum Perkawinan masa kini dan masa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
a. Bagi Hakim
Dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum secara benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar hukum yang dipakai dalam permasalahan pemberian izin poligami.
b. Bagi Pengadilan Agama
Sebagai bahan masukan dalam rangka menilai kembali Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai poligami sehingga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan semua pihak.
c. Bagi Para Pihak
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 khususnya implementasi pasal 3 UUP berkaitan dengan pemberian izin poligami. Serta dapat menjadi solusi masalah terkait dengan kasus poligami.
E. Definisi Operasional
Implementasi diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan untuk sesuatu (perjanjian, keputusan).
Poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
Pengadilan agama kabupaten Kediri adalah suatu lembaga pengadilan agama yang menangani perkara-perkara perdata (misalnya perkawinan, sengketa waris, pemberian izin poligami) yang bertempat di kabupaten Kediri.
Jadi yang dimaksud dengan judul “Implementasi pasal 3 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) adalah pelaksanaan pemberian izin kepada seorang suami untuk beristri dua atau lebih pada waktu yang bersamaan setelah dikabulakan permohonannya oleh pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

F. Landasan Teori
1. Arti dan Tujuan Perkawinan
Allah menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan, begitu juga Allah menjadikan manusia dengan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Semua itu agar di antara mereka saling mengenal satu sama lainnya dan dapat saling menolong antara sesamanya. Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan teman atau pasangan hidup untuk saling membutuhkan dan menutupi kekurangan antara keduanya.
Oleh karena itu, manusia harus membangun satu lembaga yaitu lembaga perkawinan dimana keduanya mengikatkan diri dalam satu perkawinan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sebelumnya diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak putus dan diputus adalah dengan ikatan aqad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman batin.
Dengan demikian perkawinan menurut Hukum Islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara kekal, menyantuni, mengasihi, aman, dan bahagia serta untuk melanjutkan keturunan.
Hubungan kekeluargaan dalam Islam tidak akan terputus selamanya. Ini dapat terwujud dimana anak setelah dewasa mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga segala kebutuhan orangtuanya seperti halnya orangtua mengasuh anaknya sejak kecil hingga dewasa.
Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan arti dan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu :
a. Bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami isteri untuk membentuk keluarga dan hidup bersama dengan kekal dan bahagia.
b. Yang dimaksud dengan akad adalah Ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul adalah dari calon suami.
Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.
2. Poligami Menurut Hukum Islam
Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa ”Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.” Banyak orang salah memahami poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami. Di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam masyarakatnya telah mempraktikkan poligami bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.
Tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhammad Saw termasuk kaum Muslim sendiri. Ada anggapan bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya, poligami memang dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan terutama karena praktik poligami Nabi Muhammad Saw seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan berpoligami dalam masyarakat terutama umat Muslim.
3. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Pengertian poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.
Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat Muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami yang sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap isteri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.
Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada asasnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apalagi bagi suami yang berstatus sebagai pegawai negari sipil.

G. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan tailor sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif adalah: sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik.
Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif ini adalah: (1) Latar alamiah, (2) manusia sebagai alat, (3) metode kualitatif (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar, (6) deskriptif, (7) adanya batas yang ditentukan oleh focus, (8) adanya kriteria untuk keabsahan data,(9) desain yang bersifat sementara, (10) hasil penelitian disepakati bersama.
Dalam menyusun skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dimana penulis ingin menganalisa implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami yang semakin banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam pendapat mengenai poligami.
2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang perkawinan khususnya pemberian izin untuk berpoligami di kabupaten Kediri. Dari uraian di atas sangatlah penting bagi penulis untuk meneliti implementasi pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :
a) Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.
b) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis yang diperoleh dari :
1) Peraturan perundang-undangan, antara lain :
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2) Kitab Suci Al-Qur’an
3) Bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur
4) Pendapat-pendapat para ahli hukum
5) Berita-berita atau informasi di televisi, surat kabar, majalah, jurnal dan internet
b. Sumber Data
a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat yang diteliti yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
b) b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari :
1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum
2) Perpustakaan STAIN Kediri
3) Perpustakaan pribadi
4) Situs-situs internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Teknik memperoleh data primer
Teknik memperoleh data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara : Wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami.
b. Teknik memperoleh data sekunder
a) Studi Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, memahami, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.
b) Studi Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berisi tentang data-data yang ada di Pengadilan Kabupaten Kediri dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.
5. Teknik Analisa Data
Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka selanjutnya tahap analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang berkaitan dengan implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh akan dianalisis terhadap data tersebut untuk mendapat jawaban kesimpulan akhir dari perumusan masalah yang diteliti.
6. Tahap-Tahap Penelitian
Penelitian ini melalui empat tahapan, yaitu (a) Tahap sebelum lapangan meliputi: menyusun proposal penelitian, menentukan rumusan masalah, menghubungi lokasi dan memberi izin peneliti dan seminar proposal penelitian, (b) Tahap pekerjaan lapangan meliputi: pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian dan pencatatan data, (c) tahap analisis data meliputi: organisasi data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data dan memberi makna, dan (d) Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan: penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan hasil konsultasi, pengurusan perlengkapan persyaratan ujian dan munaqosah skripsi.
7. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN: berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisi tentang perkawinan menurut Hukum Islam dan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Serta poligami
BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Dan tahap-tahap penelitian.
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN berisi tentang implementasi pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.
BAB V PEMBAHASAN
BAB VI PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran.
OUT LINE
BAB I PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
B. Fokus Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Definisi Operasional
F. Sistematika Penulisan
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Arti dan Tujuan Perkawinan
2. Asas Perkawinan
3. Syarat-syarat Perkawinan
4. Poligami Menurut Hukum Islam
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
1. Arti dan Tujuan Perkawinan
2. Asas Perkawinan
3. Syarat-syarat Perkawinan
4. Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
B. Alasan Pemilihan Lokasi
C. Jenis dan Sumber Data
D. Teknik Memperoleh Data
E. Analisis Data
G. Tahap-tahap penelitian
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
B. Implementasi Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
C. Hambatan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Izin Poligami
BAB V PEMBAHASAN
A. Implementasi Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
B. Hambatan dan Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menetapkan Pemberian Izin Poligami
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung. Alumni, 1978.

Azizah, Ulfa, Rochayah Machali, Nur Rosyidah Rakhmawati, Anita Rahman, Djamil Gunawan, Ummu Hilmy, Wacana Poligami di Indonesia. Bandung, Mizan, 2005

Mubarak, Saiful Islam, Poligami Antara Pro dan Kontra. Bandung: Syaamil, 2007.

Mursalin, Supardi, Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Ramulyo, Moch Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saleh, Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Sidik, Abdullah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1983.

Soebahar, Abdul Halim, Moh. Fadli, Hamdanah, Rahmad Sa’idah, Poligami Pintu Daruratkah ?(Debat di Kalangan Tokoh Agama Islam), Yogyakarta. PSKK UGM. Tt

Syahar, Saidus. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya. Bandung: Alumni, 1976.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI-Press, 1981.

Dasuki, Hafizh, Badri Yunardi, Alhumam, M. Syatibi, Mazmur Sya’roni, Muhammad Shohib Tahar, dan Enag Sudrajat, 1993, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Gema Risalah Press, tt

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,. 1996.

Hamzah, Andi, Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Arkola: Surabaya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

http://www.google.com. Monogami atau poligami ?

http://www.unitedfool.com/cms/arsip/2006/12/11/monogami_atau_poligami.php

Bagi yang berminat isi lengkap skripsi ini bisa kirim email ke semuet_merah@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s